Tajikistan Mengesahkan Undang-Undang Pembatasan Praktik dan Tradisi Muslim

moviescout.org — Tajikistan baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian hijab dan membatasi berbagai praktik tradisional Islam lainnya, meskipun negara tersebut memiliki populasi mayoritas Muslim. Menurut laporan dari media independen Asia Plus, langkah ini diambil oleh Presiden Tajikistan sebagai bagian dari upaya untuk menjaga nilai-nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme.

Kebijakan dan Pembatasan Baru:

1. Pelarangan Pakaian Muslim:
   Presiden Tajikistan telah menyetujui pengesahan undang-undang yang melarang penggunaan hijab dan pakaian tradisional Islam lainnya. Tujuan dari pelarangan ini adalah untuk mempertahankan nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul serta ekstremisme.
2. Larangan Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha:
   Rakyat Tajikistan juga dilarang merayakan dua hari raya besar Islam, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai bagian dari upaya pengaturan tradisi dan upacara keagamaan.
3. Pencukuran Jenggot Wajib:
   Sebuah laporan dari BBC pada tahun 2016 menyatakan bahwa pria di Tajikistan diminta untuk mencukur jenggotnya sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran paham Islam radikal dan mengurangi pengaruh asing.
4. Pembatasan bagi Anak-anak di Bawah 18 Tahun:
   Anak-anak di bawah 18 tahun dilarang memasuki masjid kecuali pada hari raya keagamaan yang diakui oleh negara. Orang tua yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi.
5. Penutupan Masjid:
   Pada tahun 2017, pemerintah Tajikistan menutup hampir dua ribu masjid, dengan alasan bahwa inisiatif tersebut merupakan permintaan dari warga setempat, menurut laporan dari Euro News.
6. Konversi Masjid Menjadi Fasilitas Publik:
   Dilaporkan oleh Asia News bahwa masjid yang tidak memiliki izin dari pihak berwenang diubah menjadi berbagai fasilitas umum seperti kedai teh, tempat pangkas rambut, pusat kebudayaan, klinik medis, dan taman kanak-kanak.

Kebijakan ini telah menyulut reaksi dari berbagai kalangan, termasuk pembela hak asasi manusia yang khawatir akan dampak kebijakan ini terhadap kebebasan beragama di Tajikistan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kontrol sosial dan memastikan keamanan nasional.

Langkah tegas ini menunjukkan usaha pemerintah Tajikistan dalam mengatur aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks keagamaan, dengan tujuan utama adalah mempertahankan identitas budaya dan nilai nasional dari pengaruh eksternal.